Tipe Dokumen. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. 4, LN. H. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30. 43. Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Pemerintah sebagai inisiator bersama DPR RI merancang desain pemilihan umum serentak tahun 2019 dengan menggabungkan 3. NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2011. Uu no 2_2011 - Download as a PDF or view online for free. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2 009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pasal 20 dan pasal 2r undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S. uu nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat 4. Pengantar. 3, LN. Lembaga kerja sama tripartit. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. 2 THN 2008 TTG PARPOL 1. Intelijen Negara - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dicabut sebagian dengan : UU No. Undang-undang (UU) tentang. 9, LN. 2011. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 166] dan UU No. go. Perubahan UU No. Undang-Undang No. 41 Ulasan Lengkap. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIKBahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Download: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 PDF. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected]d. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. A. I. 2022. -. UU ini memiliki 89 halaman. Komisi Aparatur Sipil Negara. Penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan, status independen, dan kedudukan OJK. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pertimbangan dalam UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial adalah: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang Data primer diambil langsung dari Naskah UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, naskah UU No. 2, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pelayanan Test Psikologi SIM; 5. 3). BAB I KETENTUAN. . Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Partai Politik - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan. 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang: "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih. KOMI. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia. 2022. Berikut tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Judul. Pasal 51, dan Pasal 65 s. UUD 1945 memang sudah ditetapkan sebagai dasar hukum negara Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeraturan ini mengisi kekosongan hukum seiring UU No. Undang-undang (UU) NO. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Tahun 2022, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan UU karena merupakan pengganti UU. 9, LN. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk. 5491, LL SETNEG: 31 HLM. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Disampaikan Pada : PERTEMUAN. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan. Uji Materiil Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan. -. 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. METADATA PERATURAN. Unduh dokumen resmi undang-undang ini di sini. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. Isi Lengkap UU Parpol Hasil Revisi UU No 2 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5214, LL SETNEG: 25 HLM. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang. Kedudukan Peraturan Desa. 6801 jdih. 2 TAHUN 2011 . UU NO. (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal… . 11-2-Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. Formulir Permohonan Informasi; 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019. 2, LD 2011/NO. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah. 1997: No. UU. PP No. Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tipe Dokumen. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. 11 Tahun 2020 dan akan segera ditetapkan menjadi UU setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. . - 2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam UU No. UU No. 5214, LL SETNEG: 25 HLM. tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian. UU No. 5214, LL SETNEG: 25 HLM. KETENTUAN PERALIHAN 15. -. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan. 2. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. BAB I Ketentuan Umum. NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan sektoral yang terintegrasi di Provinsi Banten diperlukan penataan ruang yang baik agar terwujud pemanfaatan ruang yang tepat dan berdayaguna dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat; b. MATRIK PERUBAHAN UNDANG‐UNDANG NO 2 TAHUN 2008 KE UNDANG‐UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Pasal UU 2 tahun 2008 UU 2 tahun 2011 Penjelasan Pasal 1 Departemen adalah Departemen yang Kementerian adalah Kementerian yang ayat 7 membidangi urusan hukum dan hak asasi. . CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. Penjelasan mengenai tujuan pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki OJK dalam. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Peraturan Perundang-undangan. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. go. penanganan fakir miskin 4. 2011 . menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya; Contoh: Pasal 45. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ABSTRAK PERATURAN. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Mencabut : PP No. UU ini mengatur mengenai penambahan dan perubahan beberapa pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35. Satuan . TANRIBALI L. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Januari 2011. Ketentuan dalam UU Partai Politik yang baru terdapat beberapaNOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. diundangkan Undang-Undang No. Diunggah oleh Kua Cigalontang. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. id: 13 hlm. U. peraturan daerah kabupaten jayapura nomor 14 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok. 2011/No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. perlindungan-saksi-korban. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 3 Tahun 2011 Transfer Dana DETAIL PERATURAN Abstrak. 2014/No. pada tanggal 2 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK. Undang-undang (UU) NO. BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan. 502. c. Judul. 2011 . 4, LN. Akan MengurangiPerda Bermasalah B anyaknya Perda bermasalah yang pernah dirilis oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sampai tahun 2011 kurang lebih 1. aan. 2006. Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. UU ini menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Ri. 1. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. OUTPUT Latar Belakang. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. I. Details. NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Diubah dengan : PERPU No. Tutup. UU 2022. Pada UU No 17, 2003 ttg Keuangan Negara, kekayaan yang terpisah maupun tidak terpisah itu tetap masuk dalam pengertian keuangan negara (ranah hukum pidana)–korupsi • Undang-undang yang saling bertentangan dalam mendefinisikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. 82 2 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan. • Undang-undang yang lebih kemudian (een latere wet) yang bakal berlaku mengikat. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik danGolongan Karya dinyatakan tidak berlaku lagi. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. E. UU No. Perubahan beberapa ketentuan dalam UU No. AD Premier 9th floor, Jl. 78, TLN No. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 1 TAHUN 2013 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 10 TAHUN 2011 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 32 TAHUN 1997 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 2 TAHUN 2009 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 40 TAHUN 2004 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 3 TAHUN 2004 –. Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sepanjang frasa "Pasal 59 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "masa transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa. KETENTUAN PERALIHAN 21. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu produk hukum yang hendak diundangkan pada era Kabinet Indonesia Bersatu Ke II adalah Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 5251, LL SETNEG: 3 HLM.